Mengapa Sistem SGP Tidak Lagi Digunakan di Indonesia
Mengapa Sistem SGP Tidak Lagi Digunakan di Indonesia
Sistem SGP atau Sistem Garis Pantai adalah metode yang digunakan untuk menentukan batas wilayah laut suatu negara berdasarkan garis pantai terpanjang yang dimiliki. Namun, di Indonesia, sistem ini tidak lagi digunakan. Mengapa hal ini terjadi?
Menurut penjelasan dari Dr. Siswanto, seorang ahli kelautan dari Universitas Indonesia, “Penggunaan Sistem SGP telah dianggap tidak efektif dalam menentukan batas wilayah laut Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas garis pantai Indonesia yang sangat panjang dan berliku-liku.” Hal ini mengakibatkan sulitnya menentukan batas wilayah laut yang akurat menggunakan metode ini.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Batas Wilayah Negara Republik Indonesia juga telah menetapkan bahwa Indonesia menggunakan metode garis pangkal normal (baseline) dalam menentukan batas wilayah laut. Metode ini dianggap lebih akurat dan sesuai dengan konvensi hukum internasional, seperti Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982.
Menurut Prof. Dr. Hikmat Budiman, seorang pakar hukum laut dari Universitas Gadjah Mada, “Penggunaan Sistem SGP telah ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku saat ini. Indonesia telah mengadopsi metode garis pangkal normal sebagai upaya untuk memperkuat kedaulatan wilayah lautnya.”
Meskipun Sistem SGP tidak lagi digunakan di Indonesia, penting untuk terus memantau perkembangan hukum laut internasional dan melakukan pemantauan terhadap batas wilayah laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, penentuan batas wilayah laut yang akurat sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara.
Dengan demikian, meskipun Sistem SGP tidak lagi digunakan di Indonesia, metode lain yang lebih akurat dan sesuai dengan standar hukum laut internasional telah diterapkan untuk menentukan batas wilayah laut Indonesia. Hal ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kedaulatan negara dan menjaga sumber daya alam yang dimiliki.
Mengapa Sistem SGP Tidak Lagi Digunakan di Indonesia Sistem SGP atau Sistem Garis Pantai adalah metode yang digunakan untuk menentukan batas wilayah laut suatu negara berdasarkan garis pantai terpanjang yang dimiliki. Namun, di Indonesia, sistem ini tidak lagi digunakan. Mengapa hal ini terjadi? Menurut penjelasan dari Dr. Siswanto, seorang ahli kelautan dari Universitas Indonesia, “Penggunaan Sistem SGP telah dianggap tidak efektif dalam menentukan batas wilayah laut Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas garis pantai Indonesia yang sangat panjang dan berliku-liku.” Hal ini mengakibatkan sulitnya menentukan batas wilayah laut yang akurat menggunakan metode ini. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Batas Wilayah Negara Republik Indonesia juga telah menetapkan bahwa Indonesia menggunakan metode garis pangkal normal (baseline) dalam menentukan batas wilayah laut. Metode ini dianggap lebih akurat dan sesuai dengan konvensi hukum internasional, seperti Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Menurut Prof. Dr. Hikmat Budiman, seorang pakar hukum laut dari Universitas Gadjah Mada, “Penggunaan Sistem SGP telah ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku saat ini. Indonesia telah mengadopsi metode garis pangkal normal sebagai upaya untuk memperkuat kedaulatan wilayah lautnya.” Meskipun Sistem SGP tidak lagi digunakan di Indonesia, penting untuk terus memantau perkembangan hukum laut internasional dan melakukan pemantauan terhadap batas wilayah laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, penentuan batas wilayah laut yang akurat sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, meskipun Sistem SGP tidak lagi digunakan di Indonesia, metode lain yang lebih akurat dan sesuai dengan standar hukum laut internasional telah diterapkan untuk menentukan batas wilayah laut Indonesia. Hal ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kedaulatan negara dan menjaga sumber daya alam yang dimiliki.